Penipuan ‘Berjamaah’ di UN Aceh

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang mulai dilaksanakan sejak Senin (22/3) bisa jadi membuat sejumlah pejabat, kadis pendidikan, Kepsek serta guru di sekolah-sekolah berdebar-debar jantungnya.Periode tersebut merupakan waktu yang riskan bagi mereka untuk dilenserkan dari jabatannya, sehingga kadang-kadang terpaksa melakukan penipuan berjamaah untuk mempertahankan tahta.

Sebenarnya bukan lah sebuah rahasia umum lagi adanya kecurangan pada setiap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) beberapa tahun terakhir. Kecurangan ini juga bukan cuma terjadi di Provinsi Aceh, tetapi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Temuan kecurangan ini kian menumpuk setiap tahunnya sehingga setiap adanya temuan bukanlah menjadi pembahasan yang begitu menarik. Setiap laporan adanya kecurangan juga tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan alasan ‘bertujuan baik’ untuk membantu siswa.

Beberapa contoh kecurangan yang pernah terjadi adalah pengisian ulang lembaran jawaban siswa oleh guru, membocorkan jawaban kepada murid, hingga membiarkan siswa membaca buku. Semua tindakan penyimpangan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti sehingga perilaku itu terus berulang pada UN selanjutnya, serta bisa jadi juga akan terjadi pada UN kali ini.

“Bukan UN namanya kalau tidak ditemukan adanya kecurangan. Sayang para anak-anak dimanfaatkan hanya dengan untuk kepentingan pribadi,”ucap Nyak Firdaus, seorang guru di Aceh Besar.

Menurut guru yang merupakan mantan aktivis mahasiswa ini, hampir setiap tahun pelaksanaan UN di Aceh selalui diselipkan ‘aksi ancam mengancam’ antara atasan dengan bawahan. Fenomena inilah yang dinilai membuat pelaksanaan UN di Aceh selalui dihiasi dengan aura panas serta tesis tinggi.

“Kadis memanggil Kepsek untuk mengancam agar nilai UN siswa di daerah tertentu harus tinggi. Kepsek akhirnya mengancam guru untuk membantu siswa agar dirinya selamat. Sedangkan posisi guru jelas tersudutkan hingga terpaksa ikut saran kepsek agar tidak dinilai gagal dalam mengajar,”ucap dia.
Dibalik itu semua, kata dia, yang mengambil manfaat dari aksi itu semua jelaslah bukan siswa. Jika hasil UN baik disuatu daerah, maka posisi Kadis akan tetapi dipertahankan, bahkan mendapatkan pujian biarpun diperoleh dengan memanipulasi jawaban siswa.

Sebaliknya, jika nilai UN Anjlok. Maka besar kemungkinan Kadis serta kepsek akan kehilangan jabatan nya. Mereka juga dianggap tidak mampu sehingga bisa disingkirkan dengan mudah dan diganti dengan orang baru. “Jadi disini jelas terlihat kepentingan siapa kecurangan di UN,”kata nya.

Namun terlepas itu semua. Pelaksanaan UN 2010 di Indonesia kini diprokramirkan terbebas dari tindakan kecurangan. Tidak tanggung-tanggung, jaminan tidak adanya kecurangan di UN 2010 kali ini, tercentus dari Menteri Pendidikan Nasional (mendiknas), Muhammah Nuh.

Pengakuan Mendiknas itu sebenarnya bukanlah keyakinan, tetapi sebuah harapan agar hasil UN murni kerja siswa. Statemen tersebut juga seolah olah, Mendiknas ingin mengatakan tidak ada yang salah dengan un sehingga keputusan Mahkamah Kostitusi untuk menghapus UN adalah keliru.

Hal yang sama ini kemudian secara terstruktur disampaikan oleh pemerintahan tingkat daerah di Provinsi Aceh. Namun pada tingkat pelaksanaannya, lagi-lagi indikasi adanya kecurangan UN terjadi. Sejumlah siswa mengaku menerima bocoran jawaban Bahasa Indonesia, yang akan di UN-kan pada Senin (22/3).

“Itu jangan dipercaya dan tidak benar. Itu ulah oknum tertentu yang membuat kunci jawaban palsu untuk mencegoh siswa. Jika siswa tidak lulus nantinya mereka senang,”ucap Ketua Panitia UN dan UAS Aceh, Drs. Asy’ari, Baca Harian Aceh, Minggu (21/3).

Katanya, para siswa Aceh harus mempercayai kemampuan yang mereka milik masing-masing. Belajar secara optimal dinilai merupakan solusi untuk menghadapi un nantinya, bukan malah mencari kunci jawaban yang belum tentu ada kebenarannya.

Lagi-lagi, terlepas benar tidaknya ada kebocoran soal pada pelaksanaan UN kali ini. Tugas dari pemantau independen, masyarakat, media sangatlah penting disini. Elemen sipil Aceh harus mengawasi pelaksanaan UN 2010 ini agar peristiwa tahun 2009 lalu, terulang di Aceh. Dimana, pada pelaksanaan UN 2009 Aceh mendapatkan posisi yang baik, tetapi justru pada pelaksanaan SNMPTN, menuai kegagalan yang sangat memalukan di bawah Papua.

Peran Pemantau Independen dipertanyakan
Untuk menjaga kemurnian hasil UN 2010 Aceh dibentuklah tim pemantau indenpenden dibawah koordinasi Unsyiah.

Ratusan Tim Pemantauan Independen (TPI) serta pengawas nasional dibawah koordinasi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), disebarkan ke 550 titik Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) serta sederajat menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2010 di Aceh. Tujuan penyebaran tim ini dinilai untuk mencegah timbulnya kecurangan dan penyimpangan selama ujian itu.

“Ratusan anggota TPI serta pengawas nasional telah kita turunkan untuk mengawasi pelaksanaan UN 2010. Masing-masing sekolah terdapat satu koordinator dan satu pemantau untuk masing-masing ruangan ujian dengan tujuan tidak terjadinya kecurangan,”ucap Prof. Dr. Samsul Rizal, M. Eng, penanggungjawab Tim pengawasan dan Tim Pemantau Independen (TPI) untuk Provinsi Aceh.

Menurutnya, sesuai dengan keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bernomor 0029/SK/BSNP/XII/2009, Unsyiah ditunjuk sebagai koordinator penyelenggaraan UN SMA/MA 2010 di Provinsi Aceh. Pemantau independen ini terdiri dari dosen PTN dan PTS, widyaiswara LPMP, anggota organisasi profesi bukan guru, serta anggota dewan pendidikan bukan guru.

“Kita berharap UN 2010 di Aceh nanti dapat berjalan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel,”jelasnya.

Sementara itu, Prof. Darni M. Daud, MA, selaku Koordinator Penyelenggaran, Pengawasan dan TPI UN untuk Aceh tahun 2010, menambahkan, pemantauan pihaknya kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kewenangan dari anggota TPI dan pengawasan diberikan lebih luas sehingga temuan kecurangan dapat ditindaklanjuti.

“Dulu para pengawas tidak diberikan hak untuk masuk ruangan sehingga banyak praktek kecurangan. Namun tahun ini hal itu tidak lagi, para pengawas bisa masuk ruangan jika ada indikasi kecurangan,”katanya.

Lanjut dia, kunjungan pejabat, seperti camat, kadis pendidikan, bupati dan gubernur juga diminta dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menganggu konsentrasi siswa. Hal ini, seperti masuk kedalam kelas, berdialog dengan siswa serta sebagainya.

“kita berharap pengawasan tahun ini berjalan dengan baik serta tidak ada sandiwara lagi. Pengawasan dari Unsyiah yang terbukti bekerjasama dengan sekolah untuk kecurangan akan ditindak tegas serta dipecat. Peserta UN Aceh untuk tahun 2010, adalah 46.451 orang untuk SMA, 12.523 untuk MA, 9.951 untuk SMK, serta 23 orang untuk SMALB,”kata dia beberapa waktu.

Sebenarnya, keberadaan TPI di UN Aceh, bukanlah hal yang baru sehingga fungsi tim ini patu dipertanyakan. Namun dengan alasan yang diungkapkan tadi maka adanya harapan yang berbeda untuk tahun ini. Keinginan dari masyarakat untuk melihat nilai UN siswa yang murni, mengharuskan tim ini berkerja lebih keras lagi.

Sekolah Curang Tak Dapat USMU
Unsyiah selaku perguruan tinggi ternama di Aceh, tahun ini juga mendendangkan ‘suara’ perang terhadap kecurangan un Aceh.

Unsyiah, pada Rabu (17/3) juga menyatakan pihaknya telah berkomitmen untuk tidak memberikan undangan paket Ujian Seleksi Masuk Universitas (Usmu) bagi sekolah-sekolah yang ditemukan melakukan kecurangan di pelaksanaan UN SMA/MA sederajat nanti.

Temuan kecurangn UN ini, baik diungkapkan oleh pengawasan independent, media massa maupun laporan dari masyarakat sendiri.

“Sekolah yang melakukan kecurangan dan pelanggaran di UN nanti tidak akan mendapatkan undangan Usmu dari Unsyiah. Ini semacam pinalti yang kita berikan bagi sekolah-sekolah agar mereka dapat bersikap jujur,”ucap Rector Unsyiah, Prof. Darni M. Daud.

Menurut Darni, setiap tahunnya Unsyiah selalu menerima 800 lebih mahasiswa dari jalur Usmu untuk didik diberbaga Fakultas di Unsyiah. Setengah dari jumlah mahasiswa ini juga diberikan beasiswa hingga mahasiswa yang bersangkutan lulus nantinya.

Namun yang terjadi, kata dia lagi, untuk mendapatkan paket Usmu ini, di beberapa sekolah ternyata melakukan berbagai kecurangan serta manipulasi rapor siswa. Keadaan ini dinilai sangat bertolakbelakang dengan maksud dan tujuan dari diberikan paket Usmu itu sendiri.

“Kita berikan paket Usmu ke sekolah sekolah favorit di Aceh dengan tujuan mencari siswa yang pandai karena dirinya sendiri. Namun yang terjadi banyak sekolah yang mengubah rapor siswa karena Usmu ini. Untuk tahun ini, mereka (sekolah yang melakukan curang-red) tidak akan mendapatkan usmu lagi,”papar Rektor Unsyiah tu.

Tambah dia, pengawasan dari masyarakat terhadap sekolah-sekolah dinilai sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar hasil yang diraih oleh siswa nanti murni hasil kerja kerasnya. Sekolah juga diharapkan memiliki beban moral untuk menjaga kemurnian Ujian Nasional (UN) nanti.

“Komitmen Unsyiah untuk tidak memberikan Usmu pada sekolah yang ketahuan curang nanti adalah sebuah sikap yang menginginkan UN terbebas dari manipulasi,”kata dia.

Wajib Dijaga Polisi
Pendistribusian soal untuk Ujian Nasional (UN) di daerah-daerah tingkat dua diminta harus dijaga ketat oleh Kepolisian Sector (Polsek) untuk menghindari adanya indikasi kecurangan. Hal ini dinilai merupakan ketetapan khusus yang diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk pelaksanaan UN 2010 ini.

“Soal harus dititip di Polsek atau dijaga oleh personil kepolisian jika lokasi sekolahnya jauh dari kantor Polsek tiap daerah. Ini untuk menghindari adanya indikasi kecurangan sebagaimana yang diatur dalam Prosedur Operasional Standar untuk pelaksanaan UN 2010 ini,”ucap Ramli Rasyid, Ketua Persatuan Guru Republic Indonesia (PGRI) Aceh.

Menurutnya, soal UN yang sedang disebarkan di seluruh Aceh oleh panitia tingkat provinsi tidak boleh diinapkan di gedung sekolah. Kerahasiaannya harus tetap dijaga oleh semua pihak sehingga pengawasan dan penjagaan soal perlu diminta bantuan dari pihak kepolisian.

“Bekerjasama untuk membocorkan soal adalah perilaku yang sangat melanggar hukum. Ini merupakan amanah langsung dari Mendiknas di Jakarta yang harus dipatuhi oleh semua pihak,” ucap Ramli.

Kata dia lagi, pelaksanaan UN tahun 2009 lalu masih sarat dengan temuan kecurangan. Para pengawas dan pemantau independent, dilaporkan hanya datang ke sekolah-sekolah untuk menandatangani absen kehadiran agar dapat mengambil honor. Para pengawas ini juga disinyalir bekerjasama dengan Kepsek dan guru untuk membocorkan soal UN.

“Ini terjadi hampir disemua daerah. Akhirnya nilai UN siswa Aceh memang tinggi di UN 2009, tetapi hancur di pelaksanaan SNMPTN. Padahal yang mengikuti SNMPTN juga siswa yang sama,”jelas dia.

Terkait hal ini, tambah dia, PGRI Aceh dinilai tidak akan menoleril perilaku guru yang terlibat kecurangan di UN 2010 nantinya. Para guru yang terlibat nanti diminta untuk di proses hukum agar jerat dan tidak mengulangi perbuatannya kedepan. “Membantu siswa sudah dilakukan dengan mengadakan les sore dan remedial. Itu sudah cukup, bukan dengan membantu menjawab soal lagi,”akhirinya

Pengakuan dari PGRI ini, jelas menambah deretan elit yang menyuarakan anti kecurangan di UN. Namun ungkapan tersebut juga pernah di suarakan pada UN sebelumnya, yang kemudian terindikasi kecurangan. Publik berharap realisasi yang terjadi di lapangan nantinya sesuai dengan statemen yang pernah diungkapkan.

Awasi Penipuan ‘Berjamaah’ di UN
Untuk mengawasi agar UN Aceh tidak terjadi kecurangan serta penipuan berjamaah, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak di Aceh. Adanya komitmen elit dinilai tidak akan berjalan tanpa adanya pengawasan yang maksimal.

Masyarakat, media, serta pengawasan memiliki porsi yang besar untuk menjaga kemurnian ini. Sedangkan ditingkat elit Pemerintah dibutuhkan adanya ketegasan untuk menerapkan sanksi bagi oknum yang mencoba melakukan kecurangan UN di Aceh.

Selama ini hal itu yang kurang diperoleh sehingga kasus tersebut berulang setiap tahunnya. Statemen dari elit hanyalah lips servise di media-media, sedangkan pada tingkat implementasinya bertolak belakang. Inilah tantangan bagi mereka (elit-red) untuk mengembalikan keyakinan publik tentang kemurnian nilai UN siswa di Aceh.

Jika kecurangan masih dipertahankan pada pelaksanaan UN ini nantinya. Maka hal ini tidak ubah dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut cuma seremonial belaka serta ajang menghabiskan keuangan negara. Namun kita berharap hal ini tidak terjadi.